Laman

Kamis, 14 Juni 2012

makalah PKn

Kata pengantar
Assalamualaiku wr. Wb
Puji syukur kita panjatkan kehadirat allah swt.yang telah memberikan kami semua kesempatan dan kesehatan guna menyelesaikan makalah ini.Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas jujungan nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang membawa kita dari zaman jahilia menuju zaman modern seperti sekarang ini.
Kami dari kelompok VI akan membahas suatu topic yaitu tentang “sikap kerbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara.”
Dalam kehidupan berbangsa dan benrnegara sikap keterbukaan dan keadilan perlu di terapkan agar tidak terjadi perselisihan. Sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat di apresiasikan dalam berbagai lingkungan kehidupan, baik di keluarga, sekolah dan masyarakat. Dan menunjukkan prilaku posiif terhadap upaya peningkatan jaminan keadilan dapat di tunjukkan oleh setiap anggota masyarakat.
Kami harap dengan makalah ini pemahaman kita tentang sikap kerbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara dapat sedikit terbuka dan setidaknya kita bisa tahu bagaimana sikap yang yang harus digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan pengapresiasianya.
Kami tahu makalah ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kami sanagt mengharapkan kritik dan saran teman-teman yang dapat makalah kami,sehingga dapat mendekati kesempurnaan atau sempurna. Air kata kami ucapkan
wabillahi taufik walhidayah ,wassalamualaikum wr.wb.

                                                                                                  Makassar, oktober 2011

                                                                                                              Pemakalah
Daftar isi
v  Kata pengantar
v  Daftar isi
v  Isi / pembahasan
1.      Mengapresiasikan sikap keterbukaan dalam kehidipan berbangsa dan benegara.
2.      Menunjukkan prilaku posif dalam upaya peningkatan jampinan keadilan.
v  Daftar pustaka


PEMBAHASAN
1.     Mengapresiasikan Sikap keterbukaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
            Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), kata keterbukaan berasal dari “buka”, yang berarti keadan terbuka. Arti keterbukaan adalah memberi peluang pihak luar untuk masuk dan menerima berbagai hal dari luar untuk masuk. Makna keterbukaan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan baik aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, ideologi, paham dan aliran maupun ekonoim. Suatu bangsa yang tidak terbuka dengan bangsa lainnya akan menerima akibatnya yakni dikucilkan dari pergaulan internasional. Oleh karena itulah komunikasi dan informasi menjadi bagian penting dan mutlak bagi Negara.
Terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara makna keterbukaan memiliki dimensi luas dan kompleks, yaitu bagaimana suatu negara yang memiliki batas-batas territorial dan kedaulatan tidak akan berdaya untuk menepis masuknya informasi, komunikasi dan transportasi yang dilakukan oleh masyarakat di luar perbatasan. Keterbukaan juga dapat di definisikan sebagai suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktifitas yang merupakan perwujudan sikap jujur, rendah hati, adil, dan mau menerima pendapat dari orang lain.
           keterbukaan merupakan sikap yang dibutuhkan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan panjelasan tersebut, maka ciri-ciri keterbukaan adalah:
1. terbuka dalam proses maupun kebijakan public.
2. menjadi dasar atau pedoman dalam dialog dan berkomunikasi.
3. berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang dilakukan         orang lain
4. tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain.
5. bersikap hati-hati dan selektif dalam menerima dan mengolah informasi dari      manapun sumbernya.
6. toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain.
7. mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya atas segala yang dilakukan.
8. sangat menyadari keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan.
9. mau berkerja sama dan menghargai orang lain.
10. mau dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi.
           Sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat di apresiasikan oleh masyarakat dalam berbagai perwujudan. Misalnya:
1)      Kehidupan yang demokratis
Di dalam pelaksaan kehidupan demokratis anggota masyarakat dapat berinteraksi dengan anggota masyarakat lainya. Mereka menyadari dan mampu memahami adanya perbedaan masing-masing. Namun, mereka tetap menghormati dan menghargai berbagai pendapat dan aspirasi. Adanya aspirasi terhadap perbedaan muncul berbagai macam corak ragam dialek bahasa, adat istiadat, seni budaya, pemikiran, tinjauan dan sebagainya. Demorasi merupakan system pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga perbedaan merupakaan sesuatu yang wajar. Agar tidak bertindak sewenang, pemerintah dalam kegiatannya di buatkan aturan melalui permusyawaratan. Mereka bersepakat membuat aturan secara bersama dan di laksanakan  secara bersama pula.
2)      Kehidupan masyarakat  yang madani
Masyarakat madani adalah masyarakat diamana anggotanya terdiri dari berbagai kelompoka masyarakat yang berbeda etnis, agama dan budayanya, serta dapat hidup dan bekerja sama secara damai. Dalam masyarkat madani, warga Negara bekerja sama membangun ikatan social, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non goverment untuk mencapai kebaikan bersama. Dalam membangun masyarakat madani di Indonesia, cirri-ciri utama masyarakat madani perlu terus di perhatikan yaitu sbb:
·         Kebinekaan masyarakat
·         Terselenggaranya kehidupan bermasyarakat
·         Untuk memelihara tatanan masyarakat
·         Utuk mewujudkan suasana tentram dalam kehidupan bermasyarakat
·         Untuk mewujudkan cirri-ciri masyarakat, etika dan moral yang tinggi.
3)      Kebiasaan berdialog dan bermusyawarah
Kebiasaan berdialog adalah kebiasaan yang baik dan mempunyai nilai positif. Dalam berdialog akan di ketahui akan adanya kelebihan dan kekurangan di antara mereka, dan di ambilah sesuatu yang di nilai mempunyai kelebihan –kelebihan guna meningkatkan kesejateraan dan peradaban manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Orang yang menup diri biasanya memiliki sikap egois yaitu sikap yang selalu mementingkan dinya sendiri.
4)      Bekerja sama
Salah satu perwujudan dari keterbukaan adalah kesediaan untuk melakukan kerja sama kepada siapa pun untuk memnuhi hajat hiduama. Kerja sastama di bidang social kemasyarakatan di Indonesia telah lama berlangsung seperti kerja bakti, gugur gunung, mapalus dan gotong royong. Dengan kerja sama, suatu pekerjaan akan menjadi lebih ringan untuk dilaksakan.
5)      Hidup rukun dan toleransi
Kerukunan adalah sikap mental dalam rangka mewujudkankehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat , kedudukan social ekonomi dan perbedaan agama, serta kapercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk itu diperlukan sikap dan perbuatan yang mengarah pada terciptany a kerukunan , ketertiban, ketahanan, dan keamanan nasional antara lain:
a)      Silaturahmi dengan keluarga dan tetengga, sahabat .
b)      Menghormati dan menaati aturan-aturan yang di buat.
c)      Membantu dan menolong sesame yang membutuhkan.
Dalam menciptkan kerukunan akan selau mendapat hambatan , rintangan dan hambatan.toleransi bersumber pada pemahaman bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewjiban melaksanakan sesuatu, yaitu apa yang menjadi hak dan kewajibanya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, toleranai menjadi hal penying karna sebagai perwujudan dari pemahaman hidup rukun yamg lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
2.     Perilaku positif terhadap upaya peningkatan jaminan keadilan
Perilaku ppositif terhadap upaya peningkatan jaminan keadilan dapat di tunjukan oleh setiap anggota warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:
*      Di lingkungan keluarga
Di lingkungan keluarga perilaku positif terhadap upaya peningkatan jaminankeadilan dapat di tujukkan antara lain sbb:
a)      orang tua bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan anak-anaknya.
b)      orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan menyekolahkan anaknya.
c)      orang tua bertanggung jawab untuk membina moral anak-anak.
d)     Anak selalu taat dan patuh kepada orang tuanya dan membantu orang tua dalam menjaga nama baik orang tuanya.
e)      Anak selau menjaga harta milik keluarganya.
*      Di lingkungan sekolah
 Perilaku positif terhadap upaya peningkatan jaminankeadilan dapat di tujukkan antara lain sbb:
a)      Para siswa ikut menegakkan kedisiplinan yang berlaku di sekolah.
b)      Para siswa mematuhi tata tertib sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab.
c)      Dewan guru menjalankan tugas didik dan mengajar sesuai pembagian tugas.
d)     Dewan guru member peringatan , nasehat , bimbingan dan arahan kepada siswa agar menjadi manusia yang berkualitas.
e)      Memberikan kesempatan kepada peserta didik sesuai hak-hak peserta didik di sekolah.
*       Di lingkungan masyarakat
Perilaku positif terhadap upaya peningkatan jaminankeadilan dapat di tujukkan antara lain sbb:
a)      Warga masyarakat membiasakan diri untuk tunduk dan menjalankan aturan yang telah dibuat bersama.
b)      Urut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
c)      Menjaga kerbesihan lingkungan
d)     Membina lingkungan yang bersih dan sehat
e)      Membina kerukunanbertetangga secara baik
Sebagai warga negara, kita harus ikut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Jaminan keadilan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi warga negara juga mutlak diperlukan. Partisipasi secara dua arah diperlukan agar jaminan keadilan dapat berjalan dengan efektif. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan melakukan cara-cara berikut ini.
ü  Menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
ü  Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan.
ü  Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung
ü  Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.
ü  Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga Negara.
Dengan partisipasi pemerintah dan warga negara dalam meningkatkan jaminan keadilan diharapkan rasa keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh warga negara. Selain itu, terwujudnya rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan dapat mendorong terjadinya pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Hal ini sangatlah penting mengingat masih banyak terjadi kesenjangan ekonomi yang cukup mencolok dalam masyarakat. Tujuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial harus terwujud.
Dalam rangka jaminan keadilan suatu Negara diperlukan pertauran yang disebut undang-ndang atau hukum. Hukum merupakan system norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, apabila seseorang mendapatkan ketidakadilan, ia berhak mengajukan tuntutan.
Dalam hukum, tuntutan keadilan memiliki dua arti :
                1.  dalam arti formal, bahwa keadilan menuntut agar hukum berlaku secara umum.
                 2.  dalam arti material, bahwa hukum harus adil.
Pelaksanaan jaminan keadilan di tuntut oleh pemyelenggara Negara yang baik yang di dasarkan kepada beberapa asas umum, diantaranya :
·         asas kepastian hukum (principle of legal security = Rechts zekerheid beginsed) . Asas yang     menghendaki agar sikap dan keputuusan pejabat administrasi Negara yang mana pun tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum atau status hukum.
·         asas keseimbangan. Asas ini menyatakan bahwa tindakan disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi Negara harus seimbang dengan kesalahan yang dibuatnya.
·          asas kesamaan. Dalam asas ini dinyatakan bahwa pejabat administrasi Negara menjatuhkan keputusan tanpa pandang bulu.
 asas larangan kesewenang-wenangan. Keputusan sewenang-wenang adalah keputusan yang tidak mempertimbangkan semua factor yang relevan secara lengkap dan wajar sehingga secara akal kurang sesuai.
·          asas larangan penyalahgunaan wewenang (detoumement de pouvoir). Asas ini menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi bilamana suatu wewenang oleh pejabat yang bersangkutan dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan atau menyimpang dari apa yang telah ditetapkan semula oleh undang-undang.
·          asas bertindak cermat. Jika pejabat administrasi Negara telah mengambil keputusan dengan kurang hati-hati sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka keputusan tersebut secaraotomatis menjadi berat.
·          asas perlakuan yang jujur. Asas ini menghendaki adanya pemberian kebebasan yang seluas-lasnya kepada warga masyarakat untuk kebenaran.
·          asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Dengan maksud keputusan bahwa centrale raad van beroep, yang membuat asas ini memperoleh pengaturanya dalam pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 1970, yang berbunyi “ seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alas an yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitas{“.
·          asas penyelenggaraan kepentingan umum. Merupakan tindakan aktif dan positif pejabat administrasi Negara adalah penyelenggara kepentingan umum.
Jaminan keadilan bagi warga Negara dapat ditemukan dalam beberapa contoh peraturan perundang-undangan, antara lain :
a. Undang-undang dasar 1945 :
1.bidang hukum dan pemerintahan (pasal 27)
2.bidang politik (pasal 28)
3.bidang hak asasi manusia (pasal 28 A -28 J)
4. bidang keagamaan (pasal 29)
5. bidang pertahanan Negara (pasal 30)
6. bidang pendidikan dan kebudayaan (pasal 31 dan 32)
7. bidang kesejahteraan social (pasal 33 dan 34)
b. undang-undang :
1. undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
2. undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung
3. undang-undang tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
4. undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
5. undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman
6. undang-undang nomor 39 tahun 2000 tentanghak-hak asasi manusia
7. undang-undang nomor 26 tahun 2002 tentang pengadilan hak asasi manusia
8. undang-undang nomor 31 t ahun 2003 tentang partai politik
9. undang-undang nomor 3 tahun 2003 tentang pertahanan Negara
10. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
Kesiapan infrastruktur, fisik, dan mental aparatpenegak hukum (polisi, jaksa dan hakim)
Sangat menentukan jalannya “jaminan keadilan” yang di butuhkan masyarakat bila berurusan
dengan hukum agar “tata asas” dan “tata aturan”.
Sikap keterbukaan yang di tuntut kepada aparat penegak hukum adalah adanya transparasi,
akuntabilitas, dan profesionalisme dalam bekerja serta hasil kinerja yang optimal.
Pemerintahan okhlokrasi di gambarkan sebagai suatu pemerintahan yang banyak diwarnai
dengan kekacauan, kebobrokan, dan korupsi yang merajalela sehingga hukum dan keadilan sulit
ditegakkan.





Daftar Pustka
·         Sijianto dan Muhlisin. 2007 .Praktek belajar kewarganegaraan. Jakarta: Ganeca Exact

1 komentar:

  1. berguna bagi tugassaya
    kunjungi saya
    http://neslyasne.blogspot.com

    BalasHapus

Fish